PENATAAN WILAYAH BERBASIS LINGKUNGAN DI KAMPUNG KUTA CIAMIS

Abstract

Pada tahun 2019, pemerintah daerah provinsi Jawa Barat melakukan akselerasi pembangunan wilayah perbatasan salah satunya Kampung Kuta (https://bappeda.jabarprov.go.id/kampung-adat-kuta-komitmen-pemdaprov-jabar-akselerasi-pembangunan-di-wilayah-perbatasan/). Akselerasi tersebut disikapi secara positif oleh kampung Kuta untuk menata kawasan dan mempersiapkan diri karena akan dikembangkan ke arah pariwisata budaya. Masyarakat Kampung Kuta menyiasati dengan merencanakan pembangunan pemukiman dan fasilitas umum di daerah Kuta yang tetap memperhatikan alam sekitar dan aturan adat. Kampung Kuta ini merupakan Kampung adat yang tergolong terbuka terhadap perubahan zaman tanpa melanggar aturan adat yang ada. Pembangunan-pembangunan di Kampung adat Kuta terlihat dalam beberapa penataan pemukiman warga yang ditata, pembangunan masjid yang modern, hingga pembangunan toilet warga dengan bahan material modern yang tidak melanggar aturan adat. Hal ini sesuai dengan slogan hidup yang selalu dijaga keberlanjutan antar generasi di Kampung Kuta yakni “leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak” (hutan rusak, air habis, manusia sengsara) (Hilman, Iman dan Nandang Hendriawan, 2018). Tentu tidak mudah dalam mengkomunikasikan perubahan mindset masyarakat dalam penataan wilayah ke arah modernisasi tanpa melanggar aturan adat. Strategi komunikasi kampung Kuta ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dan menjadi suatu aturan atau norma yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat (Hilman dan Imam, 2014). Strategi komunikasi yang dilakukan antar masyarakat Kuta maupun dengan pihak luar seperti pemerintah daerah hingga pendatang menjadi salah satu bahasan menarik yang akan menggambarkan bagaimana usaha masyarakat kuta untuk menjembatani antara modernitas dengan tetap memegang teguh aturan adat.
Penelitian ini dilakukan